Selain unsur Forkopimda, rapat juga dihadiri anggota DPRD Medan dari Dapil II, pimpinan OPD terkait dan Camat Medan Belawan. Dalam rapat tersebut dibahas persoalan sosial yang kerap terjadi di Belawan, mulai dari tawuran, narkoba, hingga persoalan kemiskinan dan pendidikan. Diharapkan, ada solusi terbaik mengatasi permasalahan pelik di kawasan Medan bagian Utara tersebut.

 

“Dalam beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan eskalasi tawuran di Belawan semakin meningkat. Bahkan sudah ada korban luka, cacat, hingga meninggal dunia. Ini bukan lagi sekadar keributan biasa, tetapi konflik sosial yang meresahkan masyarakat,” kata Rico Waas.

 

Orang nomor satu di Pemko Medan ini menjelaskan, ada lapisan masalah lain yang saling terkait dengan maraknya aksi tawuran di Belawan, misalnya soal kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah, pengangguran, hingga banjir rob dan penurunan muka tanah. Semua itu, ungkapnya, ikut menambah kerentanan sosial yang terjadi.

“Namun sejatinya, Belawan tidak seharusnya dipandang sebagai daerah tertinggal. Justru kawasan ini punya potensi besar. Belawan adalah pintu gerbang industri dan ekonomi. Kalau dikelola baik, bisa seperti kawasan pelabuhan yang ada di negara maju,” paparnya.

 

Di pertemuan itu, Rico Waas selanjutnya meminta masukan dari unsur Dandim 0201/Medan, Polres Pelabuhan Belawan, Danyon Marhanlan 1 Belawan, Kejari Belawan, anggota DPRD Medan, perangkat daerah terkait dan camat. Semua sepakat bahwa Belawan membutuhkan perhatian khusus dan kerja sama lintas sektor.

“Kita lakukan ini bukan untuk yang lain, tapi karena kita sayang Belawan. Kita ingin masyarakat Belawan merasa aman dan percaya bahwa pemerintah hadir bersama mereka,” tuturnya.

 

Diungkapkan Rico Waas, ada solusi jangka pendek yang sudah dipetakan Pemko Medan. Beberapa kelurahan seperti Belawan Bahari, Belawan I, dan Belawan II disebut sebagai titik rawan yang harus mendapat perhatian serius.

“Kalau kita sudah tahu titik-titik rawan, bahkan tahu siapa pelakunya, kenapa kita tidak hadirkan aparat di sana? Kalau perlu, dua minggu sampai satu bulan penuh ditempatkan personel lengkap. Sebab, masyarakat butuh rasa aman, bukan sekadar janji,” katanya.

 

Selain itu, Rico Waas menekankan bahwa harus ada solusi permanen yang lebih penting. Tidak hanya pengamanan, tapi juga menyentuh akar permasalahan seperti pembinaan generasi muda, penyediaan lapangan kerja, ruang kreativitas, hingga program pembangunan yang lebih merata.

Rapat yang berlangsung dengan semangat penuh kebersamaan untuk mengatasi persoalan di Belawan, merumuskan langkah jangka pendek, menengah, hingga panjang. Adapun untuk program jangka pendek, di antaranya pembersihan ruang publik, kewajiban pos kamling, serta penjagaan aparat di titik-titik rawan tawuran selama 14 hari penuh.

Sedangkan solusi untuk jangka menengah dan panjang, Pemko Medan akan memperkuat pendidikan, menambah pelatihan kerja bagi generasi muda, serta memberantas narkoba yang dianggap melemahkan masyarakat.

 

Sementara itu Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menambahkan, perlunya kesadaran masyarakat, pembangunan pos keamanan permanen, dan pemasangan CCTV di lokasi rawan. Sedangkan unsur TNI–Polri menekankan pentingnya sinergi agar situasi dapat terkendali.

Rico Waas menegaskan bahwa semua masukan dari OPD, DPRD, dan masyarakat akan dihimpun sebagai solusi permanen. “Ini bukan hanya soal menjaga nama baik kota, tapi benar-benar untuk masyarakat bagaimana negara hadir melindungi masyarakatnya. Saya ingin semua pihak punya frekuensi yang sama dan Belawan harus diselamatkan,” ungkapnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-a1/anc-